Jurnal Kompilasi Hukum

Efektivitas Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanganan Konflik Tenurial Di Kawasan Wisata Tanjung Tampa

2024-12-12T14:18:48+08:00

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam penanganan konflik tenurial di kawasan wisata Tanjung Tampa. Konflik tenurial di kawasan ini seringkali melibatkan perbedaan klaim atas hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat setempat, pemerintah, dan pihak pengelola kawasan wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mengandalkan wawancara mendalam dan observasi terhadap proses penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKSDA memiliki peran strategis dalam mediasi dan pengelolaan konflik, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketidakpastian hukum, serta resistensi dari beberapa kelompok masyarakat. Meskipun demikian, BKSDA telah berhasil menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitasnya, BKSDA perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dan memperbaiki mekanisme resolusi konflik yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Pengusiran Pengungsi Rohingya Di Aceh: Tinjauan Hukum Internasional Dan Tantangan Hak Asasi Manusia

2024-10-30T16:04:44+08:00

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Artikel ini membahas fenomena pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh melalui perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, artikel ini mengevaluasi kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asal di mana mereka terancam bahaya. Selain itu, analisis juga difokuskan pada tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dasar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia tetap relevan dalam krisis pengungsi ini.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Timur

2024-12-12T14:30:18+08:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya, serta untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu dilakukan penelitian empiric dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis serta hasilnya dianalisis dengan teori penegakan hukum. Dan dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pemungutan pajak daerah adalah melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pengawasan, melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dengan dinas instansi terkait, meningkatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam melakukan pemungutan Daerah serta melakukan penyempurnaan sistim dan prosedur pelayanan pemungutan pajak daerah yang efektif dan efisien. Pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan kepatuhan wajib pajak sementara hanya bisa dilakukan dengan pemberian teguran sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa, yang dapat dilanjuti dengan penyitaan dan penyanderaan belum bisa dilaksanakan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur belum mempunyai perangkat seperti pemeriksa pajak dan jurusita pajak daerah. Untuk itu saran yang diberikan adalah diperlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk membayar pajak daerah secara tepat waktu. Perlu segera diadakan tim pengawas dan Juru Sita Pajak Daerah sehingga penagihan aktif terhadap pajak daerah segera dapat dilakukan.

Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

2024-09-05T09:24:53+08:00

Prinsip-prinsip garis keturunan terutam berpenganih pada penetapan ahli waris manapun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun yang inmaterial). Secara teontis sistem keturunan itu dapat dibedakan menjadi tiga corak, yaitu: Sistem Patrilineal. yaitu menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan Ayah dan dalam segala aspek kehidupan dipimpin atau ditentukan oleh laki-laki. Sistem Matrilineal, yaitu menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan Ibu dan dalam segala aspek kehidupan dipimpin dan ditentukan oleh perempuan. Sistem Parental/Bilateral, menentukan garis keturunan menggunakan dua cara yaitu dan Ayah dan Ibu yang memimpin adalah yang paling berpengaruh.

IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika Sebagai Pendukung Pengembangan Usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Di Lombok Tengah

2024-12-13T15:24:18+08:00

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika sebagai pendukung pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) Di Lombok Tengah menggunakan metode penelitian normative. Lokasi IAD di Lombok Tengah berlokasi di HKm Bina Lestari dan HKm Tirte Urip dengan mengusung tema AID Agroforestry Mandalika keterpaduan dengan pariwisata terintegrasi spektrum pariwisata KEK Mandalika. KUPS pada kedua HKm berada diluar kawasan DPD Prinvinsi NTB dan KSPD Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun berada diluar kawasan tersebut, IAD Agroforestry Mandalika tetap terinegrasi dengan kebijakan pariwisata daerah karena lokasi kedua HKm berada pada satu kawasan yang sama dengan KSDP Kuta Mandalika kecamatan Pujut Lombok Tengah. Peran IAD dalam mendukung perkembangan usaha KUPS dapat diukur dengan menggunakan 4 kriteria sebagaimana dirumuskan dalam tujuan IAD Agroforesty Mandalika. 1). Pertama Skema dan Peran Stakeholder Pelaksana IAD Agroforestry Mandalika, 2). Skala Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Di Dalam dan/atau Diluar Kawasan Hutan, 3). KUPS Naik Kelas Sampai Kelas Platinum bahkan melampaui 4). Adanya Peningkatan Pendapatan Per Kapita pada KPS Dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Yang Lebih Banyak.

Kata Kunci: IAD, Pengembangan Usaha, KUPS, KEK Mandalika,

Abstract

The study aims to determine the role of IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika as a supporter of the development of social forestry business groups (KUPS) in Central Lombok using normative research methods. The location of IAD in Central Lombok is located in HKm Bina Lestari and HKm Tirte Urip with the theme of AID Agroforestry Mandalika integrated with tourism integrated tourism spectrum of KEK Mandalika. KUPS in both HKm are outside the area of DPD NTB Province and KSPD Central Lombok Regency. Although outside the area, IAD Agroforestry Mandalika remains integrated with regional tourism policies because the location of both HKm is in the same area as KSDP Kuta Mandalika, Pujut District, Central Lombok. The role of IAD in supporting the development of KUPS businesses can be measured using 4 criteria as formulated in the objectives of IAD Agroforestry Mandalika. 1). First Scheme and Role of Stakeholders Implementing IAD Agroforestry Mandalika, 2). Economic Scale and Added Value of Products Inside and/or Outside Forest Areas, 3). KUPS Upgrades to Platinum Class and even beyond 4). There is an increase in per capita income in KPS and the availability of more jobs.

Keywords: IAD, Business Development, KUPS, KEK Mandalika.

Urgensi Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau berdasarkan Tujuan Pemidanaan

2024-12-16T07:55:26+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan pendekatan perundnag-undnagan (statute approach) dan pendekatan kosneptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khusunya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi. Hal ini sesuai dengan tujuan teori relative (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utma pemidanaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau deterrence dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan

Pre-Crime dan Teknologi: Mengantisipasi Terorisme Sebelum Terjadi di Indonesia

2024-12-16T08:35:09+08:00

Permasalahan terorisme menjadi permasalahan yang kompleks dengan berkembangnya teknologi, oleh sebab itu dibutuhkan upaya pencegahan terorisme dengan pendekatan yang komprehensif, seperti pendekatan pre-crime dengan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan pre-crime memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan terorisme sebelum terjadi, dalam pencegahan terorisme menekankan pentingnya strategi proaktif dan kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan big data, kecerdasan buatan, machine learning, data mining dan analisis situasional untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman sebelum terjadi kejahatan terorisme

Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur

2024-12-16T09:20:15+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Restorative Justice merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakatdengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil tanpa mengedepankan pembalasan. Sejak diterapkannya RJ di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, tujuh kasus tindak pidana berhasil diselesaikan dengan pendekatan ini, termasuk kasus penganiayaan, penadahan, kecelakaan lalu lintas, narkotika, dan pencurian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan memperoleh temuan bahwa proses Restorative Justice dimulai dengan pemeriksaan dan persetujuan terhadap syarat-syarat formal, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk mencari solusi perdamaian. Setelah kesepakatan tercapai, diajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Agung. Penelitian ini menunjukkan bahwa RJ telah efektif dalam menyelesaikan perkara pidana, mengurangi beban sistem peradilan, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki perilakunya. Dengan demikian, RJ menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam penegakan hukum pidana.

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk

2024-12-02T14:23:28+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam kasus pemerkosaan disertai kekerasan yang tercermin dalam Putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam kasus pemerkosaan memerlukan dukungan alat bukti yang kuat, termasuk kesaksian korban, bukti fisik, dan saksi ahli. Selain itu, analisis juga mengidentifikasi tantangan dalam proses pembuktian, seperti stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual di masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penegakan hukum yang lebih baik dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional

2024-12-16T08:22:10+08:00

Perkembangan digital tidak hanya membawa kemudahan namun juga tantangan dalam berbagai aspek kehidupan.. Di ruang digital, perempuan tidak jarang menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak lainnya seperti privasi dan keamanan. Pelanggaran tersebut secara langsung juga membatasi kebebasan berekspresi mereka. Hal ini mencerminkan adanya ancaman yang sama ,di dunia digital, terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi di dunia nyata. Dimana dunia maya mereplikasi dan memperluas bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang ada di ruang fisik. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang ada, negara sebagai pemangku kewajiban utama memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan di ranah digital mengingat hak yang sama yang dimiliki oleh individu di dunia nyata juga harus dilindungi secara daring. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi domestik untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya di ruang digital, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, perlindungan komprehensif, dan pengakuan hak-hak tersebut. Untuk mengatasi hal ini, revisi UU ITE atau perancangan undang-undang baru yang lebih spesifik dan responsif gender sangat diperlukan, bersama dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran akan hak privasi digital untuk melindungi perempuan secara lebih komprehensif di era digital.

Inkompatibilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

2024-12-12T14:34:08+08:00

Abstrak

Artikel ini menyoroti inkompatibilitas kewenangan legislasi presiden dengan prinsip presidensial, penelitian menggunakan metode hukum normatif, dengan pertimbangan analisis teoritis dan norma konstitusi yang mengatur tentang kewenangan legislasi kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sesudah perubahan UUD 1945 dan kesesuaiannya dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang merujuk pada peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur, buku, artikel jurnal atau karya ilmiah yang membahas diskursus yang relevan. Metode analisis dilakukan secara kualitatif dan hasil dipaparkan secara deskriptif yang menunjukkan bahwa secara normatif dalam pengaturan konstitusi pasca amandemen kekuasaan legislasi presiden masih masif dan secara teoritis hal itu menimbulkan inkompatibilitas konsep dan mengamputasi kehendak purifikasi sistem pemerintahan presidensial yang balance sebagai cita reformasi.