Jurnal Kompilasi Hukum https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh en-US kompilasihukumunram@gmail.com (Junral Kompilasi Hukum) kompilasihukumunram@gmail.com (Jurnal Kompilasi Hukum) Thu, 18 Jan 2024 00:00:00 +0800 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/167 <p>Asas-asas hukum akad atau yang kemudian lebih populer dikatakan asas-asas hukum perjanjian syariah yang begitu sentral itu sudah selayaknya harus jelas termuat dalam akad-akad perbankan syariah terutama akad-akad pembiayaan. Mengabaikan penerapan asas-asas hukum perjanjian syariah akan menimbulkan implikasi-implikasi hukum karena asas-asas itu sendiri sesungguhnya berlandaskan nilai-nilai luhur ajaran Islam dan merupakan intisari yang dirumuskan dari dua sumber pokok, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memahami konsep akad dalam perspektif syar’i kemudian menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat perkembangan perbankan syariah masih kurang ditunjang oleh sumber daya manusia perbankan syariah yang memahami secara baik hukum muamalat yang menjadi konsep dasar pelaksaanaan perbankan syariah.</p> Sri Hariati Copyright (c) 2024 Sri Hariati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/167 Sun, 12 May 2024 00:00:00 +0800 Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/159 <p>Dumping adalah kegiatan yang dilakukan oleh eksportir atau produsen yang menjual produk atau komoditas di negara lain (negara importir) dengan harga kurang dari nilai normalnya seperti produk yang sama baik di negara impor maupun negara ekspor, sehingga menyebabkan kerugian atau kerugian bagi negara importir. Dalam perdagangan internasional, dumping adalah kegiatan yang tidak adil karena akan membuat produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor, sehingga dapat merugikan pasar produk dalam negeri di negara impor, dan setidaknya dapat menyebabkan pengangguran dan kebangkrutan industri dalam negeri yang memproduksi produk serupa. Untuk mengatasi masalah dumping, setiap negara importir yang dirugikan oleh produk dumping dapat memberlakukan tarif pengimbang sebagai tarif tambahan atau yang disebut sebagai biaya penerimaan antidumping, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal IV bagian (2) GATT yang menyatakan, "setiap negara dapat menerapkan sanksi tarif pengimbang jika terdapat bukti bahwa negara ekspor menjual produk dengan harga kurang dari nilai normal sehingga dapat merugikan negara impor". Biaya penerimaan antidumping yang dibebankan pada produk impor adalah biaya maksimum sebanyak nilai normal dikurangi nilai ekspor, seperti yang diatur dalam Pasal 12 (1) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Untuk mengikuti regulasi antidumping, pemerintah membentuk sebuah komite antidumping (Komite Anti Dumping Indonesia) untuk menganalisis produk impor yang diindikasikan sebagai produk dumping. Peran lain dari komite adalah membantu industri dalam negeri terhadap tuduhan dumping dari negara lain.</p> <p>&nbsp;</p> Muhammad Sood, Mahmuluddin Mahmuluddin, Zulkarnaen Zulkarnaen Copyright (c) 2024 Muhammad Sood, Mahmuluddin Mahmuluddin, Zulkarnaen Zulkarnaen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/159 Thu, 18 Jan 2024 00:00:00 +0800