Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Wilayah Kelautan Dan Upaya Reformasi Kelembagaan
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Fokus penelitian ini adalah fungsi kelembagaan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana wilayah kelautan dan upaya reformasi kelembagaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi kelembagaan Kepolisian dilaksanakan oleh Ditpolairud. Terjadi pergeseran kewenangan, dari yang sebelumnya wilayah kewenangan hanya perairan, ditambah kemudian udara. Kewenangan kelembagaan terjadi tumpang tindih dengan adanya UU Kelautan dan UU Perikanan yang memunculkan berbagai kelembagaan. Polri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam tiga gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009, Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Buku
Akhmad Solihin, 2010 , Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Nuansa Aulia, Bandung.
Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Anton Tabah, 1998, Reformasi Kepolisian (Pakar Menjawab: Polri Harus Otonom Dan Terpisah Dari ABRI), CV Sahabat, Semarang.
Buku 1 Kebijakan Polri tentang Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.
Garmire dalam David L. Carter dan Thomas Barker, 1999, Police Deviance: Pedoman Administrasi Dan Pengendalian Perilaku Petugas Polisi: Kebijakan, Prosedur, Dan Peraturan, Edisi Ketiga, Disadur oleh Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimyanti, Cipta Manunggal, Jakarta.
Gatot Supramono, 2012, Hukum Orang Asing Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt Des/2012.
Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung.
Peter Muhamad Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing), 2016.
Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung, Mandar Maju.
Romli Atmasasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Ed.1, Cet.Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Gevernance, LaksBang, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cet.Ke-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168 Tahun 2002.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN Tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN Tahun 2009 Nomor 154)
Indonesia, Undang-Undang tentang Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 294, TLN No. 4433
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (KKP, TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Kejaksaan)
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477)
Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450.
Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3A/KEPMEN-KP/2015 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing
Indonesia, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/541/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019
Internet
Jawapos, JawaPos.com, Illegal Fishing, 488 Kapal Asing Ditenggelamkan Menteri Susi, publikasi tanggal 23 Agustus 2018, 13:18:53 WIB, https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/08/2018/illegal-fishing-488-kapal-asing-ditenggelamkan-menteri-susi
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2014, Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim, di akses melalui http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id
Liputan6, www.liputan6.com, Ribuan Benih Lobster dari Lombok ke Jambi, Akhirnya Bebas di Pangandaran, publikasi pada tanggal 8 April 2018 https://www.liputan6.com/regional/read/3432850/ribuan-benih-lobster-dari-lombok-ke-jambi-akhirnya-bebas-di-pangandaran
Okezone, www.okezone.com, Penyelundupan Ribuan Bibit Lobster dari Lombok Ke Bali digagalkan, publikasi tanggal 10 Januari 2018, https://news.okezone.com/read/2018/01/10/340/1842968/penyelundupan-ribuan-bibit-lobster-dari-lombok-ke-bali-digagalkan.
Republika, www.republika.co.id, Polda NTB Amankan Ribuan Benih Lobster, publikasi pada tanggal 3 April 2018, https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/03/p6lm74384-polda-ntb-amankan-ribuan-benih-lobster.
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat, https://www.ntbprov.go.id/pages/geografis.
Suara NTB, “Illegal Fishing” Marak, Pengawasan Laut di Sumbawa Malah Menurun, publikasi 13 Oktober 2018, link: https://www.suarantb.com/headline/2018/10/262003/Illegal.Fishing.Marak,Pengawasan.Laut.di.Sumbawa.Malah.Menurun/.