Kedudukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

129-146

Dampak Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

90-102

Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik

31-42

Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Nominee Untuk Penguasaan Tanah Hak Milik Oleh Warga Negara Asing

271-285

Perbandingan Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Kasus Bullying Anak dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Korea Selatan

43-57

Penerapan Metode Omnibus Dalam Pembentukkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Sebuah Refleksi

115-128

Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum: Implikasi Pandemi COVID-19

77-89

Perlindungan Hak Asasi Manusia Observer Perikanan di Perairan Internasional Dalam Kerangka WCPFC: Pembelajaran Dari CCAMLR

286-301

Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime Dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Amerika

58-76

Penyebaran Konten Seksual di Ruang Digital: Kajian Perbandingan Pendekatan Hukum Indonesia dan Singapura

187-198

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Destructive Fishing di NTB (Studi Kasus dan Pertimbangan Hakim)

147-159

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama

Edukasi Hukum untuk Mencegah Tawuran di Kalangan Pelajar

254-263

Pengaturan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kesehatan Keperawatan Mandiri Di Sarana Pelayanan Kesehatan

264-270

Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Muda Pada Transaksi Jual Beli Online di SMPN 2 Batulayar

209-216

Penanggulangan Praktik Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat

199-208

Bank Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria: Peran Strategis Dan Tantangan Kelembagaan Di Indonesia

177-186

Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan

1-11

Kajian Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Camat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Indonesia

244-253

Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

233-243

Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Wilayah Kelautan Dan Upaya Reformasi Kelembagaan

13-30

Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Sel.)

217-232