Analisis Hukum Norma Pembatasan Hak Beribadah Kelompok Minoritas Agama Di Indonesia
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini menganalisis pembatasan hak beribadah bagi kelompok minoritas agama di Indonesia dengan menggunakan seluruh isi dokumen sebagai sumber tunggal. Meskipun konstitusi dan instrumen HAM internasional seperti ICCPR menjamin kebebasan beragama dan beribadah, praktik di lapangan menunjukkan banyaknya gangguan, diskriminasi, serta pembatasan administratif yang berdampak pada kelompok minoritas. PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 menjadi instrumen hukum paling dominan dan paling sering dipersoalkan, karena mekanisme syarat administratifnya—termasuk persyaratan 90 pengguna dan 60 dukungan warga sekitar—membuka ruang besar bagi mayoritas lokal untuk melakukan "veto sosial" terhadap pendirian tempat ibadat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas–minoritas bukanlah kategori tetap, melainkan bersifat geografis dan dinamis, sehingga diskriminasi berbasis PBM dapat menimpa kelompok agama apa pun tergantung konteks demografis lokal. Penelitian ini menekankan bahwa pembatasan hak beribadah sebagaimana terjadi saat ini tidak memenuhi prinsip legalitas, necessity, proportionality, dan nondiscrimination. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap regulasi pendirian rumah ibadat serta penguatan kewajiban positif negara untuk melindungi minoritas dari tekanan intoleransi.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Brian J. Grim, and Roger Finke,. “International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion.” Interdisciplinary Journal of Research on Religion 2, no. 1 (2006). https://cris.biu.ac.il/en/publications/state-support-for-religion-and-social-trust.
George Washington, Farewell Address (1796), Dalam Christian Challenge Ministries, “America’s REAL Problem Is Epidemic Immorality,.” “Kutipan Pidato Lengkap Sebagai Berikut: “Of All the Dispositions and Habits Which Lead to Political Prosperity, Religion and Morality Are Indispensable Supports. In Vain Would That Man Claim the Tribute of Patriotism, Who Should Labor to Subvert These Great Pillars of Human Happiness, These Firmest Props of the Duties of Men and Citizens. The Mere Politician, Equally with the Pious Man, Ought to Respect and to Cherish Them. A Volume Could Not Trace All Their Connections with Private and Public Felicity. Let It Simply Be Asked: Where Is the Security for Property, for Reputation, for Life, If the Sense of Religious Obligation Desert the Oaths Which Are the Instruments of Investigation in Courts of Justice? And Let Us with Caution Indulge the Supposition That Morality Can Be Maintained without Religion. Whatever May Be Conceded to the Influence of Refined Education on Minds of Peculiar Structure, Reason and Experience Both Forbid Us to Expect That National Morality Can Prevail in Exclusion of Religious Principle. “It Is Substantially True That Virtue or Morality Is a Necessary Spring of Popular Government. (Terjemahan Bebas),.” https://www.christianchallengeministries.org/dir.cfm/Articles/America%27s_REAL_Problem_Is_Epidemic_Immorality/.
Imdadun Rahmat. “Jaminan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia.” Jurnal HAM Komnas HAM 11, no. 1 (2014): 19–51.
Komnas HAM RI. “Standar Norma Dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.” Komnas HAM RI (Jakarta), 2020.
Setara Institute. Laporan Pelanggaran Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan 2023. Setara Institute. Jakarta, n.d.
“Setara Institute , Rilis Data: Konidisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) 2023, Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru, Jakarta:11 Juni 2024, Hlm. 5.” Agustus 2025. https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/.
The Inndonesian Institute. “Makalah Kebijakan: Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat Pada Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Untuk Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia,.” In The Inndonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). The Inndonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), 2024.
“UN Human Rights Committee (48th:Sess1993:Geneva):, General Comment Adopted by the Human Rights Committee under Article 40, Paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights.” https://digitallibrary.un.org/record/182777?v=pdf#files.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28 E Ayat (1).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 29 Ayat (2).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Pasal 18.
“United Nations, ‘Universal Declaration of Human Rights,’ Art. 18; UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No. 22 (1993).” Agustus 2025. https://ccprcentre.org/ccpr-general-comments.