Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyalahgunaan RT/RW Net Dengan Menggunakan Internet Broadband Yang Dijual Kembali

223-234

Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional

178-191

Inkompatibilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

133-143

Urgensi Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau berdasarkan Tujuan Pemidanaan

212-222

Pre-Crime dan Teknologi: Mengantisipasi Terorisme Sebelum Terjadi di Indonesia

169-177

Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur

203-213

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk

IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika Sebagai Pendukung Pengembangan Usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Di Lombok Tengah

156-168

Efektivitas Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanganan Konflik Tenurial Di Kawasan Wisata Tanjung Tampa

Pengusiran Pengungsi Rohingya Di Aceh: Tinjauan Hukum Internasional Dan Tantangan Hak Asasi Manusia

114-123

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Timur

144-155

Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

100-113

Model Pendelegasian Materi Muatan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden

235-248

Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa

249-259